Membawa kontrol publik kembali ke arane politik

Akhirnya David Beetham pun saya tuliskan untuk membayar janji saya yaitu bukunya dengan judul “Democracy and Human Right 1999 yang diterbitkan oleh Polity Press in association with Blackwell publishers pada tahun 1999 namun masih sangat relevan untuk membaca politik Indonesia.

Sebuah karya yang sedikit berani untuk mengkritisi Demokrasi Prosedural ala “Eyang” Schumpeter¬†bahwasanya demokrasi tidak kemudian dibatasi dalam ruang institusional. Bilamana hak bersuara daripada rakyat secara penuh di ambil tanpa membiarkan sedikitpun oleh kelembagaan maka perihal tersebut telah melanggar hak dasar manusia dengan kata lain Hak Asasi Manusia terrengut secara paksa. Padahal sejatinya berbicara tentang demokrasi maka kita akan berbicara tentang Hak Asasi Manusia, begitulah pangkas Beetham.

Lebih jauh dari Schumpeter. David Beetham memaparkan bahwa demokrasi bukan hanya persoalan Prosedural representatif melainkan melibatkan rakyat secara umum dalam proses legislasi sebagai sebuah konsensus bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hak liberty (kebebasan) individu, hak security (keamanan) kepada setiap individu, serta hak berpartisipasi dalam proses hukum (proses legislasi).

Artinya pencapaian kondisi yang demokratis tidak muncul begitu saja tanpa adanya unsur kebebasan serta keamanan setiap orang dalam konteks politik, ekonomi dan sosial maupun secara kultural.

1. Secara Politik atau “Civil and Political”
Hak politik dari setiap warga negara merupakan bagian integral dalam demokrasi itu sendiri. Hak warga negara (sipil) disebut oleh Beetham sebagai hak untuk bersuara, hak untuk berassosiasi, mendirikan majelis, gerakan sosial yang didalamnya telah terjamin keamanan mereka secara individu maupun kelompok.

Artinya hak berserikat dan berpendapat sudah sepantasnya di jamin oleh demokrasi beserta segala bentuk keamanan yang harus di berikan.

2. Ekonomi dan Sosial
Ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan demokrasi sejatinya adalah “mutual dependency” atau saling ketergantungan satu dan lainya. Artinya bilamana demokrasi tidak mampu menjamin perekonomian dan strata sosial maka secara otomatis telah menciderai demokrasi itu sendiri.

Hal ini merupakan kritik Beetham atas kaum Schumpetarian yang condong menafikkan unsur Hak Asasi atas ekonomi dan sosial.

3. Cultural Rights.
Bagi Beetham konsep ini harus perlu di evaluasi kembali sebab Demokrasi pada era masyarakat plural belum terjelaskan secara baik oleh kaum Schumpetarian bagi Beetham pada masyarakat yang plural : beragam suku, agama, ras, budaya. Memiliki kesamaan hak dalam mengakses pendidikan meskipun suatu komunitas masyarakat tersebut merupakan kaum minoritas pada sebuah wilayah, mengingat sejatinya hak asasi manusia pun melekat pada diri mereka, sehingga demokrasi harus memberikan ruang bagi kesemuanya termasuk kaum minoritas.

Itulah analisa David Beetham dalam Democracy and Human Right. Semoga dapat menjadi refleksi kita untuk kembali menata demokratisasi di Indonesian yang bersandar pada Hak Asasi Manusia. Selain itu,¬†ada aspek penting dari Beetham terkait demokrasi. Dimna penekanan pada kontrol publik atau dalam bahasa Beetham menyebutnya “populer control”.

Jelas, Betham lebih advokatif di mana pertaruhan demokrasi ada dan harus ada di ruang sosial ekonomi ketimbang aspek administrasi reguler atau politik konvensional (prosedural). Secara provokatif, pemilu harus diarak ke jalanan sebagai bagian everyday politik baik pra pasca pemilu isu isu representasi harus mendasar.

Semoga bermanfaat. Setidaknya dapat di gunakan sebagai pisau analisa pertumbuhan maupun perkembangan Demokrasi di Indonesia dalam skala nasional ataupun skala regional.

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan UGM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *